Sekjen FITRA Yuna Farhan mengatakan rencana kenaikan BBM subsidi hanya siasat politik pemerintah untuk menghadapi pemilu 2014 mendatang. Alasan pemerintah menjaga defisit anggaran dan menghemat Rp 30 triliun uang negara, tidak terbukti dalam rancangan itu. Malah, dalam draf RABPN-P, belanja subsidi energi tetap tinggi.
"Kenaikan subsidi BBM dianggap memberatkan APBN dan kenaikan BBM menghemat Rp 30 triliun. Faktanya belanja subsidi dalam RAPBN-P 2013 malah naik Rp 16,1 triliun. Ada upaya mengelabui publik di sini," ucap Farhan dalam konferensi pers di Sekretariat Nasional FITRA, Mampang, Jakarta, Minggu (2/6).
Di tempat yang sama, Peneliti FITRA Yenny Sucipto menjelaskan beban subsidi BBM sebagai penyebab membengkaknya defisit anggaran dinilai juga hanya akal akalan pemerintah. Kenaikan defisit anggaran Rp 80 triliun pada RAPBN-P 2013 disebabkan karena diturunkannya target penerimaan perpajakan senilai Rp 53,6 triliun.
"Tambahan subsidi BBM hanya berkontribusi 20 persen terhadap defisit, sementara penurunan perpajakan berkontribusi 66 persen terhadap defisit," ucapnya.
Dengan demikian, FITRA menilai subsidi BBM yang menjadi alasan untuk mengajukan APBN-P 2013 tidak benar. Pemerintah hanya menyiasati APBN-P 2013 untuk menyusupkan program-program populis dalam rangka menarik simpati rakyat untuk kepentingan pemilu 2014.
"Belanja kompensasi kenaikan BBM (BLSM, tambahan raskin, beasiswa) dengan total Rp 30,1 triliun. Padahal besarnya hampir dua kali lipat dari kenakan subsidi BBM Rp 16,1 triliun," tegasnya.
Jika disepakati oleh DPR, APBN-P 2013 merupakan landasan hukum bagi pemerintah untuk menaikkan BBM subsidi. Nantinya premium akan menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter.
Sumber
